Temuan utama dari studi kami menunjukkan bahwa Indonesia sedang dan berpotensi kedepan menghadapi eskalasi risiko bencana hidrometeorologi yang bersifat sistemik dan semakin kompleks. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia termasuk lima besar negara dengan frekuensi bencana iklim tertinggi di dunia, dengan jutaan penduduk terdampak setiap tahun. Banjir tetap menjadi ancaman dominan dengan kontribusi terbesar terhadap kejadian bencana dan fatalitas, sementara kekeringan menunjukkan tren peningkatan yang sering kali kurang mendapatkan perhatian kebijakan. Di sisi lain, risiko longsor, kebakaran lahan, dan suhu ekstrem juga meningkat secara signifikan, diperkuat oleh kombinasi faktor perubahan iklim global dan faktor lokal seperti urbanisasi tidak terkendali, degradasi lingkungan, serta subsiden tanah di wilayah perkotaan besar. Kajian ini juga menegaskan bahwa banyak risiko terbesar justru berasal dari faktor yang dapat dikendalikan secara domestik, seperti tata ruang, pengelolaan air tanah, dan kelemahan sistem peringatan dini. Selain itu, munculnya risiko bencana majemuk (compound disasters) menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang sektoral dan reaktif sudah tidak lagi memadai.
“Dalam konteks tersebut, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan dari respons pascabencana menuju manajemen risiko yang bersifat proaktif, terintegrasi, dan berbasis skenario. Kebijakan harus mampu menjawab tidak hanya peningkatan intensitas bencana, tetapi juga keterkaitan antar-jenis risiko serta ketimpangan kapasitas adaptasi antarwilayah. Oleh karena itu, intervensi kebijakan perlu difokuskan pada penguatan tata ruang berbasis risiko, ketahanan sumber daya air dan pangan, sistem peringatan dini yang terintegrasi, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang mampu mengoordinasikan lintas sektor secara efektif.
1. Tata ruang dan pembangunan infrastruktur
- Moratorium pembangunan baru di kawasan dengan risiko tinggi banjir, longsor, dan subsiden sampai tersedia mitigasi teknis yang memadai.
- Integrasi peta risiko iklim ke dalam seluruh dokumen RTRW dan RDTR yang diperbarui secara berkala (minimal 5 tahun).
- Penerapan standar bangunan tahan bencana yang bersifat wajib (mandatory building code).
- Penegakan ketat zonasi risiko, khususnya pelarangan permukiman di area rawan bencana tinggi.
2. Ketahanan sumber daya air dan pertanian
- Manajemen infrastruktur penyimpanan air (bendungan, embung, reservoir) untuk menghadapi kekeringan.
- Modernisasi sistem irigasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air di sektor pertanian.
- Pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan dan diversifikasi pola tanam.
- Implementasi asuransi pertanian berbasis indeks kekeringan dengan dukungan subsidi pemerintah.
3. Sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan
- Perluasan jaringan radar cuaca dan sensor hujan otomatis di wilayah rawan bencana.
- Pengembangan sistem peringatan dini multi-bencana yang terintegrasi (banjir, longsor, kekeringan, kebakaran).
- Integrasi sistem peringatan dengan kanal komunikasi publik (SMS, aplikasi, sirene komunitas).
- Pelaksanaan simulasi evakuasi rutin berbasis risiko di sekolah, komunitas, dan kawasan rawan.
4. Tata kelola dan kelembagaan
- Penguatan mandat dan kapasitas lembaga penanggulangan bencana nasional untuk koordinasi lintas sektor.
- Integrasi seluruh data bencana dalam satu platform nasional yang terbuka dan terstandar.
- Kewajiban analisis risiko iklim dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diaudit.
- Peningkatan anggaran adaptasi iklim secara bertahap hingga minimal 5% dari belanja infrastruktur.
- Penerapan insentif berbasis kinerja bagi daerah yang berhasil menurunkan risiko bencana.
5. Pendekatan kebijakan lintas sektor
- Pergeseran paradigma dari respons bencana ke manajemen risiko proaktif berbasis skenario.
- Pengakuan risiko bencana majemuk (compound risk), bukan lagi bencana tunggal.
- Fokus pada faktor risiko lokal yang dapat dikendalikan (subsiden, tata ruang) selain faktor iklim global.
