Indonesia, negeri dengan ribuan pulau yang kaya akan keindahan alam, ternyata menyimpan kenyataan pahit yang semakin hari semakin mengancam kehidupan jutaan orang. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara dengan bencana terkait iklim terbanyak, sebuah posisi yang seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh bangsa. Bukan hanya soal angka statistik, tetapi ini adalah cerita nyata tentang rumah-rumah yang berpotensi tenggelam, sawah-sawah yang kering, dan masyarakat yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Bencana bukan lagi sekadar peristiwa alam yang terjadi di tempat lain, melainkan kenyataan yang semakin sering menghantui kehidupan sehari-hari kita, dari perkampungan terpencil di Papua hingga jalan-jalan utama ibu kota Jakarta.
Sebuah studi melaporkan Banjir menjadi wajah paling familiar dari ancaman ini, mendominasi sekitar 34 persen dari seluruh kejadian bencana yang tercatat dalam dua dekade terakhir. Banjir bisa datang dengan intensitas yang lebih dahsyat, frekuensi yang lebih tinggi, dan dampak yang jauh lebih merusak. Data menunjukkan bahwa curah hujan ekstrem di wilayah utara Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera bagian utara, Sulawesi, dan Papua telah meningkat sekitar 25 persen, membuat sungai-sungai dapat meluap. Di Jakarta, risiko banjir diproyeksikan meningkat hingga 180 hingga 400 persen pada tahun 2050, bukan hanya karena hujan yang lebih deras, tetapi juga karena tanah kota ini terus merosot akibat penurunan muka tanah yang mencapai 280 milimeter per tahun di beberapa area. Bayangkan, setiap tahun tanah di bawah rumah kita turun setebal hampir tiga jari orang dewasa, dan ini terjadi tanpa banyak dari kita yang menyadarinya (Januriyadi et al., 2018).
Sementara di sisi lain, studi juga menekankan ancaman yang berbeda namun tak kalah mengerikan. Kekeringan, yang sering kali terlupakan karena tidak memiliki daya hancur visual yang instan seperti banjir, ternyata telah menguatkan cengkeramannya hingga 60 persen di wilayah kering Indonesia, dari Sumatera selatan, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Selama musim kemarau Mei hingga Oktober tahun 2023, sekitar 18,8 juta orang Indonesia pernah terdampak parah oleh kekeringan, sebuah angka yang membuat Indonesia berada di peringkat pertama dunia sebagai negara paling terdampak kekeringan. Kekeringan ini bukan sekadar mengurangi ketersediaan air untuk masyarakat, tetapi juga berarti gagal panen, kebakaran lahan yang meluas, dan ketahanan pangan yang goyah. Di Jawa, lumbung padi nasional kita, kekurangan air akibat kekeringan selama tahun El Niño telah mengancam produksi padi yang menjadi sandaran utama pangan masyarakat Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan, 93 persen kekeringan di Indonesia terkait erat dengan fenomena El Niño, dan dengan perubahan iklim, kejadian El Niño diproyeksikan semakin intens di masa depan.
Suhu yang terus merangkak naik menambah lapisan ancaman yang semakin kompleks. Dalam lima dekade terakhir, suhu maksimum harian di Indonesia telah meningkat signifikan sebesar 0,18 hingga 0,24 derajat Celsius per dekade, dengan hampir semua stasiun meteorologi mencatat kenaikan. Di bawah skenario emisi tinggi, suhu Indonesia bisa naik 1 hingga 5 derajat Celsius pada akhir abad ini. Angka ini mungkin terdengar abstrak, tetapi konsekuensinya sangat konkret: gelombang panas yang dulu terjadi sekali dalam beberapa tahun bisa menjadi peristiwa tahunan bahkan dua tahunan, dengan durasi yang memperpanjang dari 11 hari menjadi hingga 90 hari. Di perkotaan, efek pulau panas urban memperburuk kondisi ini, membuat kota-kota seperti Medan, Surabaya, dan Denpasar semakin tidak nyaman dan berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi lansia dan anak-anak.
Kebakaran hutan dan lahan, yang setiap tahun menghasilkan kabut asap yang mengganggu pernapasan jutaan orang di Indonesia dan negara tetangga, juga semakin dipicu oleh perubahan iklim. Meskipun pembukaan lahan dengan cara dibakar telah lama menjadi praktik yang bermasalah, iklim yang semakin panas dan kering membuat api lebih mudah menyala dan sulit dipadamkan. Peristiwa kebakaran besar tahun 1997, 2006, dan 2015 yang melekat dalam ingatan kita semua terkait kuat dengan peristiwa El Niño, dan proyeksi menunjukkan bahwa kejadian kekeringan parah yang memicu kebakaran akan meningkat sekitar 25 persen di Sumatera selatan dan Kalimantan hingga tahun 2050. Yang lebih menakutkan, penelitian terbaru menemukan bahwa suhu yang lebih tinggi kini bisa memicu risiko kebakaran bahkan dalam kondisi yang seharusnya basah, kebakaran bukan lagi monopoli musim kemarau.
Longsor dan banjir bandang menjadi ancaman yang semakin sering merenggut nyawa. Lebih dari 50 persen wilayah Indonesia memiliki lereng yang rawan longsor, dan dengan curah hujan ekstrem yang meningkat di daerah pegunungan, risiko ini semakin meningkat (Hendrawan et al., 2024). Peristiwa-peristiwa tragis seperti longsor Banjarnegara tahun 2014 yang menewaskan 99 orang, atau banjir bandang Sentani tahun 2019 yang menghancurkan 1.804 rumah, bukanlah kecelakaan terisolasi melainkan bagian dari pola yang semakin sering terulang (BNPB). Proyeksi global menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara dengan risiko korban jiwa akibat longsor tertinggi di dunia pada tahun 2024, dengan peningkatan yang diproyeksikan mencapai 131 hingga 137 persen pada periode 2031-2060. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah sifat longsor dan banjir bandang yang datang tiba-tiba (seringkali di malam hari), memberikan waktu sangat sedikit bagi korban untuk menyelamatkan diri.
Studi ini juga memperlihatkan Peta risiko yang dihasilkan dari analisis terbaru menunjukkan adanya pembagian zona yang jelas di Indonesia. Wilayah utara seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua diproyeksikan menghadapi lebih banyak hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor, sementara wilayah selatan termasuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan semakin kering dan rentan terhadap kekeringan serta kebakaran. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah fenomena bencana majemuk, di mana kekeringan dan kebakaran bisa terjadi bersamaan, atau hujan ekstrem mengikuti periode panjang kering yang membuat tanah tidak mampu menyerap air sehingga banjir menjadi lebih parah. Pada suhu global naik 2 derajat Celsius, Indonesia diproyeksikan mengalami hingga tiga kali kejadian ekstrem kering dan basah dalam satu bulan setiap 20 tahun, dan pada kenaikan 3 derajat Celsius, ini bisa menjadi hingga 10 bulan dalam periode yang sama.
Pentingnya awareness
Di balik semua data dan proyeksi ini, ada faktor yang sering kali terlupakan: peran kita sebagai manusia dalam memperburuk atau mengurangi risiko ini. Urbanisasi yang tak terkendali, perubahan penggunaan lahan yang masif, eksploitasi air tanah yang berlebihan, dan kurangnya perencanaan tata kota yang memperhatikan risiko bencana telah menjadikan Indonesia lebih rentan. Saat ini hampir 58 persen populasi Indonesia tinggal di perkotaan, dan angka ini diproyeksikan melonjak menjadi lebih dari 70 persen pada tahun 2045. Artinya, lebih banyak orang akan tinggal di area yang secara alami lebih berisiko, dengan infrastruktur yang seringkali tidak siap menghadapi tantangan iklim masa depan. Perubahan iklim bukan lagi sekadar masalah lingkungan, tetapi telah menjadi masalah kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan nasional.
Yang perlu disadari adalah bahwa bencana-bencana ini bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Setiap derajat kenaikan suhu yang bisa dicegah, setiap hektar hutan yang dijaga, setiap sistem peringatan dini yang dibangun, dan setiap kebijakan tata ruang yang berbasis risiko iklim adalah investasi untuk menyelamatkan nyawa dan masa depan. Indonesia memiliki kerangka kerja pengurangan risiko bencana, komitmen iklim Paris, dan berbagai inisiatif pembangunan berkelanjutan, tetapi implementasi di lapangan masih jauh dari memadai. Kita perlu berhenti melihat bencana sebagai peristiwa alam yang harus diterima pasrah, dan mulai memahaminya sebagai risiko yang bisa dikelola, dikurangi, dan diadaptasi melalui tindakan kolektif yang terencana.
Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia biasa seperti kita? Kesadaran adalah langkah pertama. Memahami bahwa rumah kita berada di garis depan perubahan iklim global, bahwa setiap pilihan pembangunan dan gaya hidup memiliki konsekuensi, dan bahwa ketahanan terhadap bencana adalah tanggung jawab bersama. Mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mengintegrasikan risiko iklim dalam setiap perencanaan pembangunan, mendukung investasi dalam sistem peringatan dini yang efektif, dan mengadopsi praktik-praktik adaptasi seperti pengelolaan air yang bijak, konservasi lahan basah, dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Masyarakat juga perlu dilibatkan aktif dalam manajemen risiko bencana berbasis komunitas, karena mereka yang paling memahami kondisi lokal dan yang pertama kali merasakan dampak bencana.
Masa depan Indonesia di tengah perubahan iklim ini adalah pilihan yang kita buat hari ini. Apakah kita akan terus mengabaikan tanda-tanda yang semakin jelas, atau bangkit bersama untuk membangun negeri yang lebih tangguh? Anak-anak kita dan generasi-generasi mendatang akan menilai kita bukan dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari apa yang kita lakukan sekarang untuk melindungi rumah bersama yang kita sebut Indonesia. Waktu untuk bertindak bukanlah besok atau tahun depan, melainkan sekarang, karena seperti yang ditunjukkan oleh data dan proyeksi, bencana tidak menunggu undangan dan iklim tidak bernegosiasi.
Referensi:
Hendrawan, V. S. A., Rahardjo, A. P., Mawandha, H. G., Aldrian, E., Muhari, A., & Komori, D. (2025). Past and future climate–related hazards in Indonesia. EGUsphere, 2025, 1-34.